peraturan pemerintah tentang bpjs ketenagakerjaan. UU No. peraturan pemerintah tentang bpjs ketenagakerjaan

JHT;. GO. (2) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati. 24/2011); ISSA Profil Negara untu Indonesia 2014-15; Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (PP No. BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran dibayar lunas kepada. Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik. Permenaker ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan. Salah satu hal yang diatur yaitu terkait pemotongan upah pekerja. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK. tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan; 1. Ketentuan yang dimaksud adalah program terbaru dalam BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang telah tertuang dan disahkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2. Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, jaksa agung, 3. 2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA. UU RI NO. Ketenagakerjaan mengenai kewajiban bagi pemberi kerja yang mem - pekerjakan tenaga kerja asing untuk memiliki izin tertulis dari Men-. 000,- = Rp18. program BPJS Ketenagakerjaan; c. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara. - Pembatasan kegiatan usaha. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan dulunya bernama PT. yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya "Peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (Peraturan Pemerintah No. Lokasi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan ABSTRAK: Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. Pemberi Kerja: o JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), senilai 0. Setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar iuran setiap bulan. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban peserta, pemberi kerja, dan BPJS. 5. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran. BPJS Ketenagakerjaan. Pada dasarnya seluruh karyawan, buruh, atau pekerja wajib memiliki jaminan sosial ini, dan tidak tekecuali juga kepada pekerja WNA yang bekerja. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 6551, jdih. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. 04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2021 bagi. Pada Pasal 46B, JKP diselenggarakan secara nasional. Peraturan undang undang besaran THR karyawan sendiri sudah diatur juga dalam. ©️ Pexels. 84, LN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun JAKARTA, KOMPAS. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. go. yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalahPeraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Besarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP No 44 Tahun 2015, PP No 45 Tahun 2015, dan PP No 46 Tahun 2015 pada iuran bpjs tenaga kerja. Sebelumnya, pemerintah telah membuat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Badan Penyelenggara. 3. . 1 Tahun 2021 Tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, Dan Formulir Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. - 4 - jdih. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 7. Selanjutnya, peraturan di bawah UU SJSN dan UU BPJS yakni peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan kementerian dan lembaga January 26, 2021. Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Sosial. 6. Peraturan ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. BAB II KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN Bagian Kesatu Kepesertaan Pasal. Setiap pekerja, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. Karena BPJS Ketenagakerjaan telah menurunkan peraturan terkait pemberian beasiswa pendidikan kepada ahli waris peserta, yang regulasinya sudah mulai berlaku sejak 22 April 2021. Dalam peraturan yang diundangkan pada 4 Februari 2022 itu terungkap manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) hanya dapat dicairkan. 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaPeraturan Presiden (Perpres) No 36/2023 itu diundangkan pada 16 Juni 2023. com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Aturan baru dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 juga menyederhanakan mengenai persyaratan dokumen saat klaim JHT. 5/. 24% – 1. (3) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas)Ida Fauziyah mengatakan ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut REPUBLIKA. Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. setneg. Created Date: 2/18/2021 2:15:22 PMbahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang merupakan amanat Pasal 26. Berlaku. PKWT diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja. Peraturan pemerintah yang memuat ketentuan umur pensiun adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 Pasal 15 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, yang berbunyi: (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) mengatur badan penyelenggara jaminan sosial yang salah satu programnya adalah Program JKK dan JKM bagi seluruh pekerja. BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) adalah hak setiap tenaga kerja, baik dalam hubungan kerja maupun tenaga kerja luar hubungan kerja. Pahami Beda Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. id - Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya merilis aturan mengenai subsidi gaji Bantuan Langsung Tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan 2021. Pasal 69 UU No. Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan dimulai pada tahun 2022 ini. Potongan BPJS Ketenagakerjaan – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan program yang diberikan oleh pemerintah untuk warga masyarakatnya, yaitu dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap para tenaga kerjanya yang menjadi bagian dari karyawan untuk menanggulangi beberapa risiko sosial ekonomi tertentu dan. BAB VI. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Halaman ini telah diakses 73403 kali. co. Ketentuan ayat (1) pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi. Setiap penduduk. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Program Jaminan Kematian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang permenaker ri no 16 tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah di kemnaker tahun anggaran 2021? Unduh file pdf yang berisi peraturan menteri tersebut secara lengkap dan. kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kcmatian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan 3 PP No. JKM; c. " Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun," isi dari Permenaker terbaru tersebut. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada hari Senin (31/8/2020) lalu. Peraturan BPJS Kesehatan No. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Ketenagakerjaan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja; Mengingat : 1. Bantaeng No. menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua; Mengingat : 1. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja. Bidang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan . Perhitungan BPJS ketenagakerjaan – Dalam praktiknya BPJS ketenagakerjaan telah diatur dalam undang-undang dan juga peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. Kebijakan ini dinilai merugikan kaum buruh untuk kesekiankalinya. Dampak pandemi COVID-19 atau Virus Corona membuat pemerintah mengambil beberapa kebijakan. Pada Pasal 63 ayat (2) tertulis bahwa pemotongan upah harus dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja. setneg. 130, JDIH. Tunggakan iuran wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha,” ujar Ida dalam jumpa pers, Kamis (28/4/2022). 18. 19. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken aturan perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja ke. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyesuaian Iuran. Beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan dapat diberikan kepada anak dari pekerja yang sudah meninggal ataupun cacat, Sukses. 199, TLN No. Nanti manfaat ini hanya dapat dicairkan apabila usia peserta BPJAMSOSTEK mencapai 56 tahun. BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; SE Menaker No. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. (3) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti kepesertaan program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan usia pensiun karyawan 56 tahun terdapat dalam PP No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Iuran ini mencakup perlindungan untuk 5 orang anggota keluarga, yaitu karyawan, suami/istri, dan 3 orang anak. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. id 7. Pada 2 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan aturan resmi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial baru bagi pekerja/buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal 4 PP No. Pasal-pasal ini tidak diubah atau dicabut oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja, sehingga masih tetap berlaku. Merdeka. Hotline: 0821 5697 6576. 13 Tahun 2013 merupakan payung hukum yang mengatur kewajiban perusahaan memberikan jaminan hari tua dengan mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS milik pemerintah. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun. 2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. Lokasi. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek. Bantaeng No. BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan. Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat yakni sebesar 0,22 persen dari upah sebulan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Program Pensiun dan informasi dari petugas BPJS Ketenagakerjaan (bpjamsostek), dapat kami sampaikan bahwa mulai Maret 2022 batas upah tertinggi untuk program wajib Jaminan Pensiun bpjamsostek menjadi. PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021. liputan6. d. 99 Tahun 2013. Hal ini merupakan amanat dalam Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia; Mengingat : 1. Pengaturan program kepesertaan jaminan sosial adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Pengaturan tentang pelaksanaannya BPJS Ketenagakerjaan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Tarif BPJS Kesehatan karyawan adalah 5% dari gaji sesuai Perpres No. PERMENAKER 2 Tahun 2022. 24 Tahun 2011 tentang BPJS sejak 1 Januari 2014. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya; Bukti pemutusan hubungan kerja berupa (pilih salah satu) : Tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,Landasan Hukum Mengenai Peraturan THR Karyawan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Rincian Potongan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023. 44, LN. (2) Pendaftaran. Sebelumnya, pada Januari 2019, batas usia untuk menerima manfaat pensiun adalah 57 tahun. JAKARTA, KOMPAS. Melihat Inpres 1/2022, Presiden tidak hanya ingin menambah syarat keanggotaan BPJS Kesehatan dalam pelayanan publik yang terkesan mempersulit warga. Dalam aturan barunya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2020/No. Status. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No. Mengingat: 1. 155, TLN No. com - Pemerintah sudah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 18 Tahun 1948, Untuk Seluruh Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 memperkenankan peserta yang mengundurkan diri (resign) untuk menarik dana JHT seketika. (2) Penerima . Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur memberikan perlindungan untuk 100 ribu pekerja rentan usai menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 19 Tahun 2023 tentang. Aturan BSU ini tertuang dalam Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja dan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Tentang Website. . 5 Dibaca. Lihat selengkapnyaPeraturan BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. pemerintahan dibidang ketenagakerjaan. Pemerintah Pusat . bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan KementerianBesarnya iuran yang wajib disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. No. 231, TLN NO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan Indonesia. (3) Dalam hal terjadi perubahan data Upah, jumlah1 Januari 2014 dilanjutkan oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan berakhirnya keanggotaan. Batas Usia Pensiun. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Adapun untuk kluster Ketenagakerjaan, ada 4 Peraturan Pemerintah yang berlaku yakni sebagai berikut. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan dampak. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai peraturan tersendiri dalam pengelolaan piutangnya maka. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lemabaran. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL. 6551, jdih. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN. CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan kementerian atau pemerintah untuk mengusulkan perubahan peraturan dan menyusun produk hukum, terutama mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta.